Siyasah dalam Pandangan Islam

Pengertian Siyasah

Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

Islam dan Kekuasaan

Orientasi utama kita terkait dengan masalah kekuasaan ialah menegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara, manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia atas manusia yang lain, karena yang demikian ini bertentangan dengan doktrin Laa ilaha illallah yang telah membebaskan manusia dari segenap thaghut (tiran). Sehingga, kekuasaan manusia yang menentang hukum-hukum Allah adalah tidak sah. 

Tujuan Siyasah dalam Islam

Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdi kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak diatas aturan-aturan din. Konsep ini sering dianggap mewakili tujuan siyasah dalam Islam : iqamatud din (hirasatud din) wa siyasatud dunya (menegakkan din dan mengatur urusan dunia). 

Hubungan antara Islam dan Politik

Islam merupakan agama yang mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia (syamil). Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang hanya memiliki prosesi-prosesi ritual dan ajaran kasih-sayang . Islam bukan pula agama yang hanya mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Politik, sebagai salah satu sendi kehidupan, dengan demikian juga diatur oleh Islam. Akan tetapi, Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik. 

Islam Politik atau Politik Islam ?

Ketika seseorang mendengar istilah Islam Politik, tentu ia akan segera memahaminya sebagai Islam yang bersifat atau bercorak politik. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam saat ini. Karena kondisi sedemikian ini, politik kemudian menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya.

Adapun istilah Politik Islam tentu akan segera dipahami sebagai politik ala Islam atau konsep politik menurut Islam.  Istilah ini wajar ada karena memang dalam kenyataannya terdapat banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya? Yang jelas, sampai  batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas  tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep baku yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti. 

Islam Tidak Bisa Dibangun Secara Sempurna Tanpa Politik

Tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang harus diwujudkan. Hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal : Al-Qur’an dan pedang. Al-Qur’an merupakan sumber hukum-hukum Allah sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi Al-Qur’an.(Sumber)

Siyasah Syar’iyyah (Politik Islam)

Mukadimah

Siyasah (politik) adalah salah satu warisan para nabi, sebab Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
 “Adalah Bani Israil, para nabi telang membimbing mereka.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah ra.)
Kalimat  (mereka membimbing) satu akar dengan (politik) yaitu dari kata – saasa, yang artinya mengatur, menjaga, memelihara, dan mengurus. Kalimat  – saasa al Qauma artinya mengatur mereka dan mengurus urusan mereka. Al Munjid wal I’lam hal.362. Dari sini, kita fahami bahwa siyasah adalah upaya membimbing, mengurus, mengatur, memelihara, dan menjaga manusia. Jadi, pada dasarnya, siyasah -sesuai dengan makna bahasanya- adalah perbuatan mulia dan agung, sebab ia pernah dilakukan oleh para nabi ‘alaihimus salam. Tentunya itu adalah siyasah syar’iyyah (politik syar’i) yang acuannya adalah Al Qur’an, As Sunnah, sirah nabawiyah, ijma’ dan ijtihad ulama. 

Apa Kata Ulama?

Para ulama kita telah banyak membicarakan masalah politik dan kenegaraan dalam kitab-kitab mereka. Baik terintegrasi dengan pembahasan lainnya, seperti kitab-kitab fiqih besar yang membahas imarah dan imamah, atau kitab tersendiri seperti Ahkamus Sulthaniyah oleh Imam al Mawardy, Ahkamus Sulthaniyah juga oleh Imam Abu Ya’la al Farra’, Siyasah Syar’iyyah fi Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah dan Al Hisbah oleh Imam Ibnu Taimiyah, Thuruq al Hukmiyah oleh Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah, Min Fiqhid Daulah oleh Syaikh Yusuf al Qaradhawy, dan lain-lain. Artinya, para imam kita sangat perhatian terhadap masalah politik dan kenegaraan.

Seorang khalifatur rasyid, Utsman bin ‘Affan radhiallahu ‘anhu pernah berkata, “Kebatilan yang tidak bisa dihilangkan oleh kitabullah, akan Allah hilangkan melalui pedang penguasa.”

‘Alim Rabbani al ‘Allamah Ibnul Qayyim menukil ucapan Imam Abu Wafa bin ‘Aqil al Hambali bahwa siyasah merupakan tindakan atau perbuatan yang dengannya seseorang lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selama politik itu tidak bertentangan dengan syara’.

Imam Ibnul Qayyim dalam Thuruq al Hukmiyah juga berkata, “Sesungguhnya politik yang adil tidak bertentangan dengan syara’, bahkan sesuai dengan ajarannya dan merupakan bagian darinya.”

Hujjatul Islam, Imam al Ghazaly dalam Al Ihya’ berkata, “Kekuasaan dan agama adalah saudara kembar, agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai penjaga. Sesuatu tanpa fondasi akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga akan lenyap.”

Imam Ahmad bin Hambal berkata, ‘Fitnah (kekacauan) akan terjadi jika tidak ada pemimpin yang mengatur urusan orang banyak.”

Imam Abu Hasan al Mawardi dalam AhkamusSulthaniyah berkata, “Imamah ditegakkan sebagai salah satu sarana untuk meneruskan Khilafatun Nubuwahdalam rangka memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Menegakkannva di tengah-tengah umat adalah wajib berdasarkan ijma’ bagi yang berwenang untuk itu.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- dalam Siyasah Syar’iyyah-nya : “Wajib diketahui bahwa penguasaan terhadap urusan umat, termasuk kewajiban agama terbesar, bahkan agama tidak akan tegak tanpa adanya penguasaan terhadap urusan umat ini. Sesungguhnya, kemaslahatan anak manusia hanya akan terwujud jika mereka hidup saling berkumpul, sebab satu sama lain saling membutuhkan. Dan tentunya, mereka harus memiliki seorang pemimpin pada saat mereka berkumpul menjadi satu”.

Nabi bersabda: “Jika ada tiga orang melakukan safar (bepergian), maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antaranya menjadi amir (pemimpin).” (HR. Abu Daud, dari Abu Said dan Abu Hurairah)

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya, dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda : “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di tengah padang sahara, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai amir (pemimpin).”

Melalui (kedua) hadits di atas, Nabi ASW  menetapkan perintah untuk mengangkat seorang amir dalam sebuah perkumpulan kecil yang hendak melakukan safar. Hal itu memberikan peringatan akan perlunya mengangkat seorang amir dalam segala macam perkumpulan apapun.
Di sisi lain, Allah juga telah menetapkan kewajiban amar ma’ruf nahi munkar, tentu hal itu tidak akan terwujud tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan. Demikian pula seluruh kewajiban lain seperti jihad, keadilan, pelaksanaan haji, shalat jum’at, hari raya, pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi dan pelaksanaan hukum pidana. Semuanya tiada akan terwujud dengan baik tanpa adanya kekuatan dan kekuasaan.

Itulah mengapa diriwayatkan dalam sebuah hadits, “Seorang sultan adalah naungan Allah di muka bumi. ” Itulah mengapa dikatakan bahwa, Enam puluh tahun di bawah penguasa yang zhalim, masih lebih baik dari pada satu malam tanpa pemimpin.” Pengalaman sudah membuktikan hal tersebut. Oleh sebab itu para ulama salaf seperti Fudhail bin ‘Iyyadh, Ahmad bin Hambal, dan lainnya, sampai mengatakan: “Kalau saya punya do’a yang mustajab tentu akan saya do’akan kebaikan bagi sultan.” Sampai di sini darl Imam Ibnu Taimiyah.

Ringkasnya, siyasah dengan pemahaman dan paradigma di atas adalah salah satu kewajiban terbesar dalam agama. Wallahu A’lam.

 Kenapa Butuh Siyasah Syar’iyyah?
Pada abad-abad fitnah ini, banyak sekali manusia yang mencoba memisahkan Islam dari politik, memisahkan agama dari negara. Menurut mereka agama adalah urusan masing-masing manusia dengan Tuhannya, sedangkan politik dan negara adalah murni urusan manusia.

Sesungguhnya ini adalah ideologi gereja, sebab dalam Bible dikatakan “Berikan hak Tuhan kepada tuhan dan berikan hak Kaisar kepada Kaisar.” Maksudnya menurut Kristen, agama (hak Tuhan) dan negara (hak Kaisar) memiliki jalannya sendiri, satu sama lain tidak saling berkaitan. Sayangnya, ideologi sekuler ini juga diarahkan kepada Islam oleh mereka, dan berhasil menipu sebagian ‘modernis’ dari kalangan Islam. Mereka selalu mengaminkan apa-apa yang dikatakan orang barat tentang Islam, tanpa mau merujuk kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Sekalipun merujuk, otak mereka sudah penuh racun sekulerisme yang sulit diobati. Kecuali bagi yang Allah berikan hidayah, sehingga lahir sikap objektif dan ilmiah.

Pro-kontra RUU APP adalah bukti sekulerisme masih kuat di negeri ini. Prokontra ini merupakan tadbir Allah ‘Azza wa Jalla yang ingin diperlihatkan kepada para da’i, bahwa musuh-musuh da’wah tidak akan membiarkan Islam menang. Peristiwa ini membuka mata kita, sekaligus membuka wajah asli musuh-musuh da’wah yang selama ini malu-malu, mereka adalah salibis, musyrikin , artis pramusyahwat dan seniman cabul , feminis yang tidak ‘feminim’, dan Lembaga-lembaga shahibul batil.

Ada beberapa alasan kenapa kita -umat Islam- membutuhkannya:

1.       Dia adalah kewajiban agama terbesar

2.       Sarana menuju Khilafah Islamiyah ‘ala Minhajin Nubuwwah.

3.       Sarana menegakkan dan melindungi ajaran agama dan pemeluknya.

4.       Sarana untuk mengurus urusan manusia

5.       Sarana mengatur hubungan sesama manusia.

Orang kafir menggunakan sistem hidup mereka sebagai manhaj bernegara, maka kita lebih berhak untuk itu, sebab memiliki alasan syara’ (yuridis).

Penyimpangan-Penyimpangan
Bukan manusia jika tidak ada penyimpangan, karena itu dibutuhkan nasihat dan arahan untuk mereka, sebab politik Islam tidak pernah menyimpang, mentalitas manusianya yang bisa menyimpang. Politik yang tadinya mulia dan agung berubah menjadi hina dan kotor, lantaran doktrin politik dari luar Islam seperti demokrasi a la barat, machiavelisme, dan lain-lain. Ditambah perilaku politisi busuk yang mengejar harta, kedudukan, serta wanita, dengan menghalalkan segala cara, seperti ngintrik, risywah (sogok), aji mumpung. Selama masih manusia maka potensi terjebak dalam perilaku ini pasti ada, walau ia aktifis partai da’wah, yang berlatar pendidikan umum atau syariah. Sama saja.

Berlkut Ini adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang bisa (bahkan sudah) terjadi dalam agenda politik umat Islam, baik penyimpangan tujuan, paradigma, atau perilaku politik.

Pertama. Menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir perjuangan.

Tuntutan mendirikan Daulah Islamiyah seharusnya tidak melupakan kita dari tujuan asasi da’wah Islam, yaitu ajakan ‘ani’budullaha waj tanibut thaghut (menyembah Allah dan menjauhi thaghut). Tak ada manfaatnya jika daulah berdiri atau partai da’wah menang mutlak, namun manusia masih kufur kepada Allah Azza wa Jalla.

Kedua. Menganggap masalah imamah (kekuasaan) adalah bagian dari ushuluddin (dasar-dasar agama).

Betapa pun pentingnya masalah ini, namun ia tetap masalah furu’ (cabang) dalam Islam yang banyak dibahas dalam kajian fiqih. inilah pandangan Ahlus Sunnah.
Imam Haramain berkata, “Masalah Imamah termasuk masalah furu.’ ” Al ‘Allamah Bukhait al Muthi’i berkata, “Masalah wajibnya mengangkat Imam ‘Aam (imam bagi segenap kaum muslimin), tanpa diragukan lagi adalah masalah furu’ fiqhiyah. Bukan termasuk ushuluddin. Dasarnya adalah ijma’ yang sudah mutawatir sejak zaman sahabat. Hukumnya hanya wajib kifayah.” Hanya Syiah yang mengkategorikannya dalam ushuluddin, Imam Ibnu Taimiyah mengutip ucapan tokoh Syiah Imamiyah, Ibnul Muthahhir al Hulli, dia berkata, ”Amma ba’du. Risalah yang mulia dan makalah yang menyentuh ini mencantumkan tuntutan terpenting dalam hukum Islam dan termasuk masalah kaum muslimin yang sangat agung, yaitu masalah Imamah. Hanya melalui masalah itulah derajat yang mulia dapat diraih. Masalah Imamah termasuk salah sartu rukun iman, yang merupakan sebab seseorang kekal di dalam surga serta terhindar dari murka Allah.”
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -rahimahullah- membantah ucapan itu, katanya, “Sesungguhnya yang berpendapat bahwa masalah Imamah merupakan tuntutan yang paling urgen dalam hukum Islam dan merupakan masalah kaum muslimin yang paling mulia adalah dusta belaka berdasarkan ijma’ kaum muslimin, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun kalangan Syiah. Bahkan pendapat seperti itu adalah sebuah kekufuran. Sebab masalah Iman kepada Allah dan RasuINya lebih penting daripada masalah Imamah. Hal itu sudah sangat diketahui dalam Dinul Islam. Seorang kafir tidak akan menjadi seorang mu’min sampai ia bersyahadat Laa Ilaaha Illallah wa Anna Muhammadar Rasulullah. Atas dasar itulah Rasulullah memerangi kaum kafir.”

Ketiga. Menjadikan politik sebagai panglima da’wah.

Bukan hanya penyimpangan dalam menerapkan politik Islam, tetapi juga penyimpangan dalam metode da’wah dan beragama. Orang seperti ini, seakan-akan hidup matinya untuk politik dan kekuasaan. Semua waktu, tenaga, pikiran, bahkan kekayaannya hanya diarahkan kepada politik. Bahkan ia mengajak orang lain dan seluruh manusia untuk seperti dirinya.

Keempat. Kurang memperhatikan kaidah ushul fiqh dalam bermanuver politik.

Seperti lebih mengedepankan maslahat (padahal masih asumsi dan praduga), dibanding menghindari mudharat yang telah jelas. Melalui lisan mereka selalu terlontar ‘demi maslahat’, ‘karena maslahat’, dan seterusnya. Kenapa mereka lupa terhadap kaidah Daf’ul Mafasid muqaddamun ‘ala Jalbil Mashalih (menolak kerusakan harus diutamakan daripada mengambil maslahat)

Kelima. Kurang hati-hati terhadap tipuan yang biasa ada dalam kondisi perpolitikan sekarang.

Sepertl ngintrik, tipu menipu, money politic, aji mumpung, dan lain-lain. Memang, sedikit atau banyak, manusia yang bermain politik di tengah sistem politik yang kotor serta drakula politik yang sangat banyak, akan terpengaruh dalam hidupnya yang tadinya memiliki idealisme dan niat mulia. Getah politik pasti mengenainya. Itulah resikonya, kecua!i orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla.(Sumber)